Aneh Diduga ASN Menjadi Ketua Kelompok Tani Diwilayah Kecamatan Cikeusik.

Bagikan:

Facebook Twitter Pinterest Linkedin Whatsapp

 

Pandeglang-Banten:

Kelompok tani adalah beberapa orang petani atau peternak yang menghimpun diri dalam suatu kelompok karena memiliki keserasian dalam tujuan, motif, dan minat. Kelompok tani dibentuk berdasarkan surat keputusan dan dibentuk dengan tujuan sebagai wadah komunikasi antar petani.

Sedangkan Jelas, ASN tidak diperbolehkan menjadi pengurus kelompok tani (Poktan) atau Gabungan Kelompok Tani (GAPOKTAN). Pengurus Poktan atau GAPOKTAN tidak boleh berstatus sebagai Aparat, PNS, atau Pamong Desa. 

 Hal tersebut sudah diatur dalam Permentan dan permandagri,Pada Bab II hurup B ayat 4 (d) mengatur secara eksplisit larangan ASN/PNS menjadi pengurus atau Ketua Kelompok Tani atau Gapoktan. Keberadaan Permentan tersebut, diperkuat dengan Permendagri yang menyebut ormas yang ada di desa tidak boleh diisi oleh PNS.

Permentan mengatur bahwa pengurus Poktan tidak boleh berstatus berstatus sebagai ASN,PNS,atau Pamong Desa, Sementara Permendagri mengatur bahwa ormas yang ada didesa tidak boleh diisi oleh oleh PNS.hal ini karena PNS tidak boleh berstatus sebagai aparatur dan bersifat sebagai dwifungsi.

Tapi anehnya aturan tersebut diduga dikangkangi oleh oknum ASN inisial (B) yang merangkap jabatan sebagai ketua kelompok tani Berkah Tani Sejahtera yang ada di Desa Sukaseneng Kecamatan Cikeusik Kabupaten Pandeglang provinsi Banten,Dan parahnya lagi kelompok tersebut mendapatkan program dari pemerintah berupa pekerjaan Jalan Usaha Tani (JUT).

Salah satu warga didesa setempat yang tidak disebutkan inisialnya mengatakan kepada awak media."Kalo bapak inisial (B) tersebut kalo tidak salah sebagai kepala sekolah SDN Curugciung 4,Dan memang pekerjaan JUT yang sedang dilaksanakan saat ini di komandoi oleh beliau singkatnya.

AR.Herlan Divisi Hukum JAM-P Banten (Jaringan Aspirasi Masyarakat Peduli Banten) angkat bicara."Jelas Oknum ASN tersebut bila memang terbukti seperti itu maka oknum ASN tersebut sudah tidak mematuhi aturan yang telah ditetapkan,jelas hal wajib ditindak dinas terkait secara tegas sesuai dengan aturan ada,dan kami pastikan permasalahan ini akan kami kawal sampai ke dinas terkait.baik kedinas pendidikan pemuda dan olahraga kabupaten Pandeglang maupun ke BKPSDM tegas AR.Herlan.

Sampai berita ini diterbitkan pihak oknum ASN dan pihak dinas terkait belum ditemui untuk diminta keterangannya.

Autor: Raeynold/tim.

Tag : Bedah Peradilan