Jakarta - (SPN)
Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Gerakan Rakyat menggelar rangkaian kegiatan bertajuk Diskusi Kerakyatan: Vox Populi dan Rapat Pleno DPP pada Sabtu, 19 April 2025, di Kantor Sekretariat DPP Gerakan Rakyat, Jl. Opek No. 59, Jakarta.
Acara ini merupakan bagian dari upaya memperkuat arah gerakan dan menyusun program kerja organisasi yang bertujuan langsung bagi masyarakat. 20 April 2025.
Kegiatan yang diawali dengan Forum Diskusi: Vox Populi yang menghadirkan dua narasumber utama, yakni Guru Besar Universitas Teknologi Nanyang, Singapura, Prof. Sulfikar Amir, dan mantan Wakil Menteri serta aktivis sosial, Surya Tjandra.
Ketua Umum DPP Gerakan Rakyat, Sahrin Hamid, membuka diskusi dengan menegaskan bahwa forum ini merupakan bentuk komitmen organisasi dalam menyuarakan kepentingan publik.
“Gerakan Rakyat hadir dengan berbagai misi mulia, salah satunya ingin berperan sebagai corong rakyat.
Kami ingin menjadi penyambung lidah bagi mereka yang suaranya tak terdengar, dan menjadi suara bagi rakyat yang tak memiliki ruang bicara,” ujar Sahrin.
Dalam pemaparannya, Prof. Sulfikar Amir menyampaikan kekhawatiran atas kondisi sosial-politik Indonesia saat ini. Ia menyoroti ketidaktransparanan kebijakan, instabilitas ekonomi, hingga ancaman krisis global seperti perang dagang. Ia memperkenalkan konsep slow disaster atau “bencana lambat” yakni krisis yang berlangsung perlahan dan tidak disadari masyarakat, karena publik sudah terbiasa dengan kondisi buruk.
“Ketika masyarakat menjadi bebal terhadap kebijakan yang merugikan, karena sudah terlalu sering terjadi, maka keburukan itu dianggap wajar. Ini sangat berbahaya karena bisa memunculkan ledakan sosial saat batas toleransi publik telah habis,” jelasnya.
Ia juga menekankan pentingnya penerapan sistem teknokrasi, yaitu pemerintahan yang dijalankan oleh orang-orang yang benar-benar kompeten di bidangnya.
Ketidakhadiran prinsip ini, menurutnya, turut memperlemah kualitas kebijakan dan memperbesar risiko bencana kebijakan.
Sementara itu, Surya Tjandra menyoroti kondisi ekonomi nasional yang sangat bergantung pada kelas menengah, yang jumlahnya mencapai 40 persen populasi. Namun, dalam lima tahun terakhir, khususnya pada periode kedua pemerintahan Presiden Joko Widodo, kelompok ini justru luput dari perhatian negara.
“Padahal kelas menengah inilah yang selama ini menopang ekonomi nasional. Ketika kelompok ini mulai tertekan sulit mencari pekerjaan, daya beli menurun maka ekonomi kita pun ikut terhambat,” kata Surya.
Ia juga menyambung pandangan Prof. Sulfikar terkait kemunduran demokrasi. Salah satu indikatornya adalah meningkatnya keterlibatan militer dalam ranah sipil. Pengesahan Undang-Undang TNI yang terbaru, menurutnya, menunjukkan tergerusnya prinsip teknokrasi dan bertambahnya ancaman terhadap demokrasi Indonesia.
Diskusi berjalan dinamis dan mendapat respons antusias dari peserta yang hadir dengan berbagai pertanyaan kritis.
0 Komentar untuk "*Gerakan Rakyat Gagas Forum Vox Populi: Suara Kritis dari Akar Rumput*"